Aliansi Masyarakat Peduli Stabilitas Daerah Minta DPRD Prov. Seriusi Aspirasi Nasabah Investasi Forex

Ketua DPRD Prov. Gorontalo, Paris Jusuf saat menanggapi aspirasi aliansi masyarakat peduli stabilitas daerah
Ketua DPRD Prov. Gorontalo, Paris Jusuf saat menanggapi aspirasi aliansi masyarakat peduli stabilitas daerah

Identif, Gorontalo – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi masyarakat peduli stabilitas daerah gelar aksi demontsrasi dikantor DPRD Provinsi Gorontalo.

 

Aksi tersebut di gelar untuk menyampaiakan aspirasi masyarakat yang mengalami kerugian atas infestasi forex FX Family

 

Rizal Ladiku dalam orasinya menanyakan langkah tegas Forkopimda dalam membantu pengembalian uang nasabah investasi online, sebab jika tidak ada solusi terbaik di hawatirkan akan mengganggu stabilitas daerah.

Baca Juga :   Deprov Gorontalo Dorong Penerapan SOP Bandar Udara Djalaludin Gorontalo

 

“Kami datang disini meminta solusi, apakah forkopimda gorontalo sudah mengambil langkah terkait stabilitas daerah, ini yang kami tunggu, bukan masalah hukumnya, dan pengembalian uang masyarakat,” Kata Rizal.

 

Menurutnya, Polisi bekerja sebagai aparat penegak hukum dan Forkopimda bekerja untuk stabilitas keamanan daerah.

 

“Nah hari ini kita tahu bersama investasi forex atas nama fx family ini kan sudah di proses hukum, saudara rinto. Yang masyarakat minta bagaimana dengan pengembalian dana nasabah yang belum terbayarkan,” Ujar Rizal.

Baca Juga :   Pejagub Dorong Pengolala Koperasi Lahirkan Enterpreneur Baru

 

Perlu diketahui kata Rizal, yang terdampak bukan cman 5 ribu lebih tapi sekitar 40 ribu lebih. Nasabahnya bukan hanya di provinsi gorontalo namun ada juga di luar provinsi gorontalo.

 

Kami berharap, Forkopimda Gorontalo melalui Gubernur Gorontalo bersama DPRD Prov. Gorontalo dan Kapolda Gorontalo menyelesaikan masalah ini secara musyawarah mufakat.

 

Rizal mengungkapkan, para nasabah mengusulkan agar penyelesaian masalah investasi forex ini dilakukan secara restorative justice, diselesaikan secara musyawarah.

Baca Juga :   Bawaslu RI Minta Kepala Daerah Seluruh Indonesia Jaga Netralitas ASN

 

“Ini bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, modak awal dikembalikan dan proses hukum dijalankan,” Pungkasnya.

 

Menanggapi aspirasi masa aksi, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf menegaskan bahwa saat ini, pihaknya sudah meminta Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, untuk mengambil langkah-langkah dalam menyelasaikan persoalan investasi tersebut.

 

Pemerintah Provinsi kemudian DPRD dan Forkopimda tidak tinggal diam terhadap persoalan ini, keprihatinan mereka adalah keprihatinan kita semua.

 

“Dewan akan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaiakan persoa investasi ini,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *