Identif.id, Jakarta – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Periode 2022-2027 temui Presiden Joko Widodo untuk meminta dukungang terkait beberapa hal mengenai fasilitas pengawasan dalam pemilihan umum (Pemilu).
“Kami meminta kepada bapak Presiden khususnya mengenai support pembiayaan dan lain-lain, dan ini sudah dipenuhi pemerintah walaupun ada beberapa hal yang masih kurang, kekurangan inilah yang kita mohonkan Kembali,” kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. Kamis (22/9/2022).
Kemudian Rahmat juga meminta kepada Presiden agar pihak keamanan dan pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) yang berlokasi pulau terluar bisa mendapatkan kemudahan fasilitas untuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak lainnya.
“begitu juga fasilitasi teman-teman keamanan pengawas di tempat-tempat TPS, di tempat-tempat pulau terluar dan juga terjauh, sehingga bisa dikomunikasikan dengan kepolisian, Panglima TNI, dan juga aparat pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Rahmat mengungkapkan, Presiden menginstruksikan Bawaslu untuk bertindak tegas dalam penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.
“Pak Presiden meminta Bawaslu tegas dalam melakukan penegakan hukum sehingga orang-orang berpikir dua kali untuk melanggar ketentuan undang-undang Pemilu, baik ketentuan pidana, administrasi maupun ketentuan etika,” Ujar Rachmat.
Selain itu, Rahmat juga meminta dukungan kepada preiden terkait penyediaan faslitas BPJS untuk panitia pengawas Pemilu (Panwslu) Ad Hoc.
“Kami juga memohon support penyediaan fasilitas BPJS untuk teman-teman Panwas Ad Hoc khususnya. Pak presiden mendukung sekali untuk hal itu, semoga Langkah ini akan lebih baik lagi kedepannya,” Pungkasnya.
