Identif.id, Gorontalo – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan penandatangan pakta integritas dengan seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia. Penandatangan ini dilakukan untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyampaikan bahwa deklarasi netralitas ASN ini merupakan upaya Bawaslu dalam melakukan fungsi pencegahan, pelanggaran netralitas ASN yang dari tahun ke tahun selalu meningkat yang dimana melalui deklarasi ini bias teredukasi
Rahmat pun berharap seluruh kepala daerah baik itu Gubernur, Pj Gubernur yang merupakan PPK menjaga sekaligus menyosialisasikan netralitas ASN Kepada para jajarannya.
“Pakta integritas ini nantinya akan disosialisasikan oleh PPK terhadap jajaran ASN untuk senantiasa mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang jujur, adil, serta demokratis. Kami ingin PPK bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi untuk melakukan sosialisasi netralitas ASN,” kata Rahmat. Selasa (27/9/2022).
Sementara Penjabat Guberur Gorontalo Hamka Hendra Noer menjelaskan bahwa penandatanganan pakta integritas adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh kepala daerah dengan Bawaslu. Hal ini merupakan sebuah komitmen dari pemerintah selaku PPK baik gubernur di provinsi maupun bupati walikota.
“Tadi saya Penjabat Gubernur Gorontalo mewakili seluruh kepala daerah se Indonesia untuk mendatangani pakta integritas, kita berkomitmen untuk menjaga netralitas politik ASN dari intervensi partai politik dalam Pemilu 2024. Sebagai PPK kita harus ada ditengah menjaga netralitas, kita istilahnya menjadi wasit yang baik bukan menjadi wasit sekaligus pemain,” ujar Hamka.
Lebih lanjut Hamka mengungkapkan beberapa hal yang menjadi poin isi pakta integritas seperti menggunakan medsos secara bijak, tidak digunakan untuk mendukung peserta pemilu dan pemilihan tertentu, tidak melakukan kampanye hitam, menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong, kemudian menolak politik uang atau segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
“Pakta integritas ini akan menjadi pegangan kita nanti di Gorontalo. Saya punya keyakinan insya Allah bisa mengontrol ASN di Gorontalo, karena penjabat gubernur tidak ada kepentingan politik di sini. Tadi yang paling diingatkan ASN tidak boleh berpolitik terutama dalam media sosial, ini termasuk pelanggaran. Ini yang harus kita ulang-ulang, kita harus sampaikan keteman-teman ASN di Gorontalo biar bisa paham,” tandasnya.
