Identif.id, Jakarta – Tahun ini, pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem pada 212 kabupaten/kota di 25 provinsi. Dari target tersebut, sebanyak 69,3% atau 147 kabupaten/kota merupakan wilayah pesisir, dengan total jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 1,3 juta penduduk atau 12,5% dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang berjumlah 10,86 juta jiwa.
Untuk itu, sebagai upaya menurunkan kemiskinan di wilayah pesisir diperlukan pemberdayaan nelayan, karena nelayan merupakan mata pencaharian yang mendominasi di wilayah tersebut.
“Artinya, jika kita fokus membangun daerah pesisir melalui pemberdayaan nelayan, maka akan cukup signifikan mengurangi angka kemiskinan ekstrem,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) 2022 secara virtual. Jumat (02/09/2022).
Upaya pemberdayaan ini, menurut Wapres, dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi, serta penguatan kelembagaan.
“Tentunya partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan guna mendukung upaya Pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir,” tegasnya.
Lebih lanjut KH Ma’ruf menekankan, SNNU sebagai salah satu perhimpunan nelayan, diharapkan dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Pertama, KH. Ma’ruf menyebutkan, membangun kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak tersebut akan membuat program/kegiatan yang ditetapkan berjalan lebih optimal,” terang KH. Ma’ruf.
Kedua, lanjutnya, SNNU diharapkan menyusun program kerja dengan melibatkan para nelayan, bukan semata-mata program yang dibentuk dan diturunkan dari serikat nelayan.
“Program pemberdayaan masyarakat yang ideal dan berkelanjutan adalah jika masyarakat penerima program merasa memiliki bersama program tersebut. Jika program tersebut melibatkan nelayan maka penghidupan nelayan dan tingkat kesejahteraan nelayan juga akan meningkat,” urai Wapres.
Ketiga, Wapres mengimbau, SNNU diharapkan dapat mendorong para nelayan untuk berkelompok atau berkoperasi untuk meningkatkan daya tawar dan keberlanjutan usaha perikanan.
“Bentuk Usaha Kecil Menengah Koperasi (UKMK) yang telah dilakukan oleh kelompok petani kelapa sawit, saya harapkan dapat juga dikembangkan lebih luas oleh kelompok nelayan,” imbuhnya.
Melengkapi langkah-langkah strategis tersebut, KH. Ma’ruf juga meminta SNNU untuk mendorong nelayan memanfaatkan sumber daya perikanan dengan memperhatikan konsep ekonomi biru dan penangkapan ikan secara terukur, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nelayan.
“Meningkatkan kapasitas SDM nelayan [dapat dilakukan] melalui pemberian pendampingan usaha, akses pemasaran, serta pengetahuan dan teknologi tentang penangkapan dan pengolahan ikan,” pungkas Wapres.
Sejalan dengan pernyataan Wapres, sebelumnya, Ketua Umum Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Wicaksono mengungkapkan, dalam rakernas yang berlangsung selama 2 hari ini, akan dibuat badan usaha di 28 provinsi untuk memberdayakan masyarakat nelayan.
“Hari ini melalui rakernas kita, _InsyaAllah_ sesuai dengan arahan ketum PBNU di pelantikan sebelumnya, bahwa NU akan memiliki badan usaha. Hari ini sampai besok, kita akan membuat 28 badan usaha milik nelayan,” ungkap Wicaksono.
“Jadi, kita berharap, nanti konglomerasi tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang,” tandasnya.
