Kampus Merdeka

Penulis : ASNIANTI AWILA

Ketua Bidang Hukum Dan HAM Senat Fakultas MIPA

 

Kemarin tanggal 17 agustus 2022 Indonesia kembali merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Iya 77 tahun yang lalu Indonesia merdeka, namun makna kemerdekaan yang sesungguhnya belum mampu dimaknai terlebih di dunia pendidikan.

Akhir-akhir ini Seluruh kampus di Indonesia sudah mulai menerapkan yang namanya kampus merdeka atau biasa disebut merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). Penerapan Program ini sudah dilaksanakan di beberapa kampus yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo, seperti Universitas Negeri Gorontalo yang sudah mulai menjalankan Program ini juga.

Sebagai seorang mahasiswa tentu kami sangat senang dan mengapresiasi program kampus merdeka tersebut, namun ada beberapa hal yang menurut saya, sampai detik ini kata kampus merdeka tidak sesuai dengan ekspetasi kami para mahasiswa.

Baca Juga :   Kapolda Hadiri Mopotilolo Pejabat Gubernur Gorontalo

Mulai dari KKN MBKM, magang MBKM, kampus mengajar MBKM dan masi banyak lagi tentang program kampus merdeka lainnya. Perlu saya sampaikan melalui tulisan ini progran Kampus Merdeka yang sudah menjadi kebijakan puncuk pimpinan tertinggi di Universitas Negeri Gorontalo implementasinya dilapangan tidak sesuai, dan jauh dari kata merdeka.

Program MBKM ini akan dikonversi ke 20 sks, jikalau KKN MBKM akan dikonversi ke KKN dan PPL1 serta 20 sks namun ada beberapa persyaratan administrasi yang harus kami mahasiswa penuhi, terutama kami harus membayar dengan nomimal Rp.600.000,00 itu untuk KKN MBKM berbeda lagi dengan MBKM mengajar untuk MBKM mengajar kami mahasiswa harus membayar dengan nominal Rp.900.000,00. Untuk MBKM mengajar ini akan dikonversi KKN, PPL2 dan 20 sks, sementara ada beberapa mahasiswa yang sudah ikut KKN MBKM dan tentu saja sudah membayar dipihak kampus dengan melalui Bank BNI selaku mitra yang bekerja sama dengan kampus. Namun pada semester ganjil sekarang mahasiswa tersebut diharuskan untuk mengambil kembali MBKM mengajar dengan dalil bahwa semester ini PPL2 reguler sudah ditiadakan, iya tentu saja disini hak sebagai seorang mahasiswa di pangkas habis-habisan dan kami disini sangat dirugikan, mulai dari kami tidak diberikan kebabasan untuk memilih karena sejauh pengetahuan  saya Program MBKM ini di ikuti oleh mahasiswa secara sukarela tanpa ada tendensi dari pihak manapun belum lagi ada beberapa mahasiswa yang sudah ikut KKN MBKM mereka sudah membayar dengan nominal yang ditentukan,kemudian diharuskan mengikuti MBKM mengajar tentu saja mereka diharuskan membayar lagi sesuai dengan nominal yang ditentukan, menurut say aini sangat miris.

Baca Juga :   Herman Ponamon Nahkodai LMID Kota Gorontalo

Kampus merdeka yang realitanya tidak merdeka. Mana yang katanya kampus kerakyatan mana yang katanya unggul dan berdaya saing.

Baca Juga :   Manfaat Ospek Bagi Mahasiswa Baru

Perlu saya sampaikan melalui tulisan ini bahwasanya kasus ini sudah saya sampaikan kepada pihak-pihak terkait bahkan sudah sampai di tataran pimpinan tertinggi namun jawabannya absurd, lagi dan lagi para pemangku kebijakan hanya memberikan janji bahwas mereka mau cari dulu info validnya, disuruh menunggu hasil kajiannya dan masi banyak lagi janji-janji palsu yang mereka lontarkan kepada kami para mahasiswa.

Berangkat dari kata merdeka, tentu saja implementasinya tidak sesuai, pertama tidak ada tranparansi dana mengenai program ini, saya sudah sempat diskusi dengan beberapa teman-teman mahasiswa yang ikut program MBKM ini, dan mereka mengeluh tentang nominal yang mereka rasa sangat tidak mencerminkan kampus perguruan tinggi negeri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *