Preside BEM UG Sebut Soal JHT Adalah Bentuk Ketidak Berpihakan Terhadap Rakyat

Identif.id, Gorontalo – Aturan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan yang cair setelah usia 56 tahun menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.

Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 itu terus mendapat penolakan. Salah satunya dari Presiden BEM UG Abdul Sarif.

Abdul Sarif menjelaskan bahwa kebijakan baru dari Menaker adalah bentuk ketidakadilan pemerintah terhadap masyarakat dan mengkebiri hak para pekerja.

Baca Juga :   Menikmati Senja Di RTH Lapulu Beach

“uang JHT ini sepenuhnya milik pekerja berasal dari potongan gaji setiap bulannya jadi sangat miris dan disayangkan jika JHT di berikan saat usia 56 tahun,” Ujar Sarif. Minggu (20/2/2022).

Baca Juga :   Aliansi Gecap Minta BPIP di Bubarkan

Lebih lanjut, Sarif menjelaskan, Dalam membuat aturan ibu menteri harus melihat kondisi masyarakat dan tidak boleh abai terhadap suara masyarakat terutama para pekerja.

“Kenapa harus di tahan hingga bertahun-tahun, bagimana dengan pekerja yang di PHK umur di bawah 56 tahun, padahal itu uang pekerja bukan uang negara,” Ujarnya.

Baca Juga :   Hak Ormawa Dikebiri Mahasiswa Berpangku Tangan

Menurut Sarif aturan ini merupakan salah satu bukti pengkhianatan pemerintah terhadap rakyat.

“sangat terlihat kebijakan-kebijakan pemerintah tidak lagi pro terhadap masyarakat dan ini sinyal buruk untuk kesejahteraan rakyat atau kaum buruh,” Kata Sarif.

Sarif Pun berharap agar aturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2022 bisa di reviu kembali dan di batalkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *