Sejarah Kesultanan Buton

Kesultanan Buton adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Indonesia yang berada di Sulawesi Tenggara. Berdirinya kerajaan ini tidak lepas dari peranan orang-orang Melayu yang datang ke wilayah Buton pada akhir abad ke-13 M.

Ada empat tokoh melayu yang terkenal, yaitu Sipanjongan, Sijawangkati, Simalui, dan Sitamanajo. Keempat orang asal Semenanjung Melayu itu datang ke Buton secara terpisah bersama dengan pengikutnya masing-masing.

Setelah melakukan interaksi yang cukup lama di wilayah Buton, akhirnya mereka membangun sebuah desa, yang berdiri dengan pemerintahannya masing-masing. Di sisi lain, wilayah Buton ketika itu dihuni oleh beberapa komunitas adat, seperti Tobe-Tobe, Kamaru, Wabula, Todangan, dan Batauga. Pada 1332, desa-desa bentukan bangsa Melayu dan komunitas-komunitas adat itu melebur menjadi satu, sehingga berdirilah Kerajaan Buton. Raja pertama kerajaan Buton adalah seorang perempuan, bergelar Rajaputri Wa Kaa Kaa.

Sebelum menjadi kerajaan bercorak Islam, pemerintahan di Buton diduga kuat dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Budha. Diperkirakan ajaran Hindu Budha di Buton berasal dari kerajaan Majapahit. Hal itu diperkuat oleh keterangan di kitab Negarakertagama, karangan Mpu Prapanca, yang menyebutkan istilah Butuni untuk menjelaskan Pulau Buton yang ketika itu menjadi salah satu wilayah taklukan Gadjah Mada.

Kerajaan Buton beralih menjadi kesultanan sejak masa pemerintahan raja ke-6, yakni La Kilaponto atau Raja Murhum (1491-1537). Ada beberapa pendapat mengenai masuk dan berkembangnya agama Islam di Buton. Pertama, pendapat yang mengatakan penyebaran ajaran Islam di Buton dilakukan oleh kesultanan Bone di Sulawesi Selatan.

Kedua, pendapat yang mengatakan ajaran Islam masuk ke Buton dibawa oleh ulama dari Timur Tengah, bernama Sayid Jamaluddin al-Kubra pada 1412. Kemudian dilanjutkan oleh Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani berasal dari Johor, yang berhasil mengislamkan Raja Marhum. Ketiga, pendapat yang mengatakan ajaran Islam di Buton berasal dari kesultanan Ternate, yang dibawa oleh Sultan Zainal Abidin.

Agama Islam berkembang sangat pesat di wilayah kesultanan Buton, ajarannya banyak diamalkan oleh pemerintahan, maupun masyarakatnya. Peraturan undang-undang di kesultanan Buton disebut Murtabat Tujuh, yang sangat erat dengan tasawuf. Undang-undang ini mengatur tugas, fungsi, dan kedudukan kesultanan secara formal.

Pada masa kejayaannya, kesultanan Buton menjalin hubungan baik dengan seluruh kerajaan di Sulawesi, bahkan hingga ke pulau Jawa. Hubungan diplomatik itu membuat perekonomian di wilayah kesultanan Buton menjadi baik, terutama karena hubungan perdagangannya.

Pada abad ke-17, pemerintahan Buton sudah mengembangkan sistem perpajakan yang sangat baik jika dibandingkan kerajaan lain di Sulawesi. Kesultanan Buton pun memiliki alat pertukaran atau mata uang yang disebut kampua. Alat tukar ini terbuat dari kain yang ditenun.

Baca Juga :   Jaga Kesehatan Masyarakat, Jokowi Larang Menjual Rokok Eceran

Dalam praktek hukum, kesultanan Buton memiliki sistem yang sangat baik. Hukum ditegakkan secara setara bagi seluruh masyarakat Buton tanpa pandang bulu. Siapapun yang melakukan kesalahan secara hukum, baik itu rakyat jelata ataupun pejabat istana, akan dijatuhi hukuman yang setimpal. Sepanjang sejarahnya, teradpat 12 sultan Buton yang pernah dihukum karena melanggar aturan.

Kesultanan Buton membangun sebuah benteng pertahanan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada 1634, masa pemerintahan Sultan La Buke. Benteng dibangun sepanjang 2.740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi.

Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggan antara 2 sampai 8 meter. Benteng ini pun dilengkapi dengan 16 bastion atau menara pengintai, dan 12 pintu gerbang. Lokasi benteng berada di daerah perbukitan, kurang lebih 3 kilometer dari pantai.

Kesultanan Buton memiliki hubungan yang cukup baik dengan VOC. Pada 1612, VOC mengimkan utusannya ke wilayah Buton, dan pada 1613 dilakukan perjanjian antara VOC dan Buton. Isi perjanjian itu antara lain VOC akan membantu melindungi Buton dari berbagai serangan musuh, sementara VOC diberikan izin menetap di wilayah Buton.

Namun VOC jelas memiliki niat buruk terhadap pulau yang posisinya sangat stategis untuk menguasai jalur perdagangan di wilayah timur itu. Buton memang menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Indonesia sehingga Belanda sangat menginginkannya.

Hubungan keduanya mulai retak pada 1637, hingga terjadilah perang yang berlangsung selama setahun. Perang menimbulkan banyak korban berjatuhan di kedua pihak. Namun sampai perang berakhir, VOC tidak berhasil menjatuhkan dan merebut benteng kesultanan Buton.

Perang kembali terjadi pada 1752, 1755, dan 1776, karena VOC melakukan kecurangan dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah Buton yang sangat merugikan. Di bawah pimpinan Sultan La Karambau, Buton berhasil mengatasi Belanda.

Buton dan Historiografi yang Hegemonik

Historiografi entitas politik maritim Indonesia bagian timur pada umumnya bersifat hegemonik. Sering dilukiskan bahwa satu kerajaan besar akan menjadi patron atau pengayom dari kelompok kerajaan-kerajaan yang dianggap lebih lemah darinya. Dalam kasus Maluku dan sekitarnya, kita mengenal Ternate dan Tidore yang masing-masing memiliki konfederasi kerajaan-kerajaan kecil lain yang “dipimpin” oleh mereka.

Di tengah kancah historiografi hegemonik itulah Buton masuk, baik di bawah sayap Gowa maupun Ternate. Namun, para sejarawan jarang mempertimbangkan pandangan entitas politik lebih kecil yang disebut “diayomi” oleh kerajaan-kerajaan besar itu. Dalam Labu Rope Labu Wana: Sejarah Buton yang Terabaikan (2018:2–3), Zuhdi menyoroti bagaimana Buton (dalam historiografi yang lebih tua disebut “Butun”) sebenarnya memandang dirinya tidak lebih rendah dari entitas politik mana pun.

Buton pertama kali mengadakan hubungan formal dengan VOC pada 5 Januari 1613. Pada hari itu, Sultan Dayanu Ikhsanuddin (bernama asli La Elangi, bertakhta 1578-1615), menandatangani kontrak politik dalam posisi yang setara dengan Kapten Appolonius Schotte (1574–1639) yang mewakili VOC. Perjanjian pertama—yang disebut janji baana (janji pertama) dalam bahasa Wolio—ini menyangkut masalah dagang rempah. Namun, ada dua aspek penting yang didapatkan Buton dari perjanjian pertama ini.

Baca Juga :   Hadiri Peringatan Haul ke-129 Syekh Nawawi Al Bantani, Wapres Ingatkan Esensi untuk Wariskan Ilmu

Pertama, Buton memiliki akses terhadap dukungan militer VOC dalam percaturan politik antarkerajaan yang tidak jarang menyapu wilayah Sulawesi-Maluku. Kedua, Sultan Dayanu Ikhsanuddin menjamin keseimbangan politik dalam negeri Buton pada masa depan.

Bagaimana perjanjian ini dapat berkontribusi pada aspek yang terakhir itu? Sekalipun dari luar berbentuk monarki, tata pemerintahan Kesultanan Buton lebih tepat disebut sebagai “oligarki aristokratis”—suatu keadaan yang memungkinkan sultan berasal dari beberapa keluarga bangsawan penting dan tidak tentu seorang anak akan menggantikan ayahnya menjadi sultan.

Pengaturan yang demikian ini erat kaitannya dengan legitimasi sultan yang berdasarkan mitos asal-usul. Hikayat Sipanjonga menyebut bahwa Buton didirikan oleh empat orang tokoh mitos, yaitu Sipanjonga, Simalui, Sitanamajo, dan Sijawangkati. Singkatnya, kelompok tertinggi dalam sistem kemasyarakatan Buton adalah keturunan dari empat tokoh ini.

Golongan bangsawan tertinggi itu disebut kelompok kaomu. Dari kelompok teratas inilah sultan akan ditunjuk. Di bawah kelompok ini adalah kelas walaka—sama-sama bangsawan, namun dalam perjalanan mitos telah berkawin campur dengan tokoh asal Arab sehingga tidak seharusnya menjadi raja, tetapi memiliki kuasa menjadi menteri-menteri yang jumlahnya sembilan dan disebut dengan nama siolimbona (Zuhdi 2018:67–71). Di bawahnya, barulah terbentang kelompok rakyat yang menurut Sarana Wolio (Undang-undang Kesultanan) wajib diayomi.

Di dalam kelompok kaomu, terdapat beberapa keluarga penting dan yang paling terkemuka adalah keluarga Tainalandu, Kumbewaha, dan Tapi-tapi. Sultan Dayanu Ikhsanuddin berasal dari keluarga Tainalandu. Untuk menjaga perdamaian antara tiga keluarga yang berkuasa, sultan memasukkan ke dalam perjanjian bahwa masing-masing keluarga akan menduduki tiga posisi paling tinggi dalam kesultanan secara turun-temurun.

Tainalandu berhak menduduki jabatan sultan, Tapi-tapi menduduki jabatan sapati (patih/perdana menteri), dan Kumbewaha menduduki jabatan kenepulu (hakim agung). Selama sepuluh generasi setelah wafatnya sang sultan, memang hanya dua kali pengaturan itu dilanggar.

Setelah perjanjian pertama itu, umumnya sultan baru akan membarui kontraknya dengan VOC dan kemudian Hindia Belanda (usai 1818). Persoalan yang paling pelik dalam pembaruan kontrak seperti itu umumnya berkaitan dengan hak pemusnahan (ekstirpasi) terhadap tanaman rempah di Kepulauan Tukang Besi.

Salah satu sultan yang tidak senang dan bahkan tidak bersedia melaksanakan berbagai macam kontrak politik antara Buton dan VOC adalah Sultan Himayatuddin (bernama asli La Karambau, bertakhta 1751–1752 dan 1760–1763). Tindakan sang sultan pada akhirnya mengakibatkan serangan VOC kepada Buton pada awal tahun 1755.

Baca Juga :   Negara Penghasil Aspal Terbesar Di Dunia

Seperti yang telah disebut di awal, Buton melihat hubungannya dengan VOC secara transaksional. Hubungan ini dipengaruhi oleh percaturan politik eksternal dan internal. Eksternal yaitu bahaya dari Gowa atau Ternate, sedangkan internal yaitu kekuasaan Buton atas negeri-negeri yang berada di bawah pengayomannya—Muna, Tiworo, Kulisusu, dan Kaledupa. Ketika tidak ada kebutuhan mendesak dari kedua faktor itu, penguasa Buton dapat saja merasa tidak perlu untuk menegakkan kontrak mereka dengan VOC.

Sistem pemerintahan Kesultanan Buton

Berbeda dari kerajaan-kerajaan di Nusantara yang menerapkan monarki absolut, bentuk pemerintahan Kesultanan Buton adalah monarki konstitusional. Sehingga, pada periode kerajaan berubah menjadi kesultanan, demokrasi memegang peranan penting.

Sultan bukan diwariskan berdasarkan keturunan saja, tetapi dipilih oleh Siolimbona, yakni dewan yang terdiri dari sembilan orang penguasa dan penjaga adat Buton. Selain itu, kesultanan ini memiliki undang-undang sendiri, lengkap dengan badan-badan yang bertindak sebagai legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Bandan-bandan yang dimaksud adalah Sara Pangka (eksekutif), Sara Gau (legislatif), dan Sara Bitara (Yudikatif). Undang-undang di Kesultanan Buton disebut Murtabat Tujuh, yang diresmikan oleh Sultan La Elangi (1597-1631) dan digunakan hingga kesultanan dihapuskan. Uniknya, hukum di Kesultanan Buton ditegakkan bagi semua orang, tidak hanya rakyat jelata tetapi juga pejabat istana atau bahkan sultan sekalipun. Terbukti, selama empat abad berdiri, terdapat 12 sultan Buton yang dihukum karena melanggar undang-undang. Kesultanan Buton juga memegang lima falsafah hidup, yakni agama (Islam), Sara (pemerintah), Lipu (negara), Karo (diri pribadi/rakyat), dan Arataa (harta benda).

Raja Raja dan Masa Kejayaan

Kesultanan Buton dipimpin oleh Lakilaponto sebagai sultan pertama. Setelah beliau memeluk islam, seluruh Raja Buton juga beragama islam. Nama lain Lakilaponto setelah memeluk islam adalah Sultan Mahrum (1491-1537 M). Sultan lain yang sempat memerintah adalah Sultan La Tumparasi (1545-1552), dan masih banyak lagi.

Masa Kejayaan Kerajaan Buton Terjadi pada abad ke 17. Pada masa ini seluruh system pemerintahan Buton sangat berkembang pesat. Pada waktu itu dibentuk system perpajakan yang membuat Kerajaan Buton lebih maju di bandingkan dengan kerajaan lain di Pulau Sulawesi. Dalam Sejarah Kesultanan Buton juga dikabarkan saat abad ke 17 uang sudah digunakan.

Tak hanya adanya sistem perpajakan, di abad ke 17 Kesultanan Buton memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan sekitar. Hubungan yang baik antara Kerajaan Buton dan kerajaan sekitar membuat perekonomian Buton semakin meningkat. Tampaknya tak hanya hubungan diplomatik antar kerajaan di Sulawesi, Kesultanan Buton juga membangun hubungan dengan Kerajaan Jawa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *