Identif.id, Gorontalo -Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Aceh(IMPAS) Jakarta, Muhammad Jailani mendukung penuh keputusan Kemendagri dalam menentukan pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah Aceh.
“kita akan mendukung penuh siapapun yang akan menduduki jabatan pelaksana tugas (plt) kepala daerah di Aceh, termasuk dari unsur TNI/POLRI karena tidak melanggar Undang Undang manapun,” Kata Jailani. Selasa (31/5/2022).
Dikatakannya, Plt Kepala daerah dari unsur TNI/Polri telah di atur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Ketentuan ini tertuang di Pasal 20 yang berbunyi :
(1) Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN,
(2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Kita ketahui bersama bahwa selain Gubernur, ada 20 Bupati/Walikota di provinsi Aceh yang habis masa jabatannya pada 7 juli mendatang, dan hal ini tentu Pemerintah pusat melalui Kementerian dalam Negeri akan menunjuk Plt bagi Gubernur dan Bupati/Walikota,” Ujarnya.
Jailani pun sepakat apabila ada unsur TNI/Polri yang juga turut mengisi posisi plt di provinsi Aceh, sebab Aceh membutuhkan figur yang kuat dan solutif untuk menyukseskan banyak agenda agenda besar di Aceh, seperti agenda pemilu serentak 2024 mendatang.
Jailani menilai adanya plt dari kalangan TNI/Polri akan dapat memperluas citra Aceh yang damai dan juga bisa menjadi legacy kepada publik luas sehingga mengundang banyak investor mancanegara guna pertumbuhan ekonomi di Aceh yang lebih baik dimasa mendatang.
Selain itu, Jailani mengungkapkan bahwa Plt dari unsur TNI/Polri bukanlah hal baru di negeri serambi mekkah ini. Sebelumnya Provinsi Aceh pernah dipimpin oleh unsur TNI/POLRI pada 27 Oktober 2016.
“Oleh karena itu, siapapun yang akan menjadi Plt Gubernur dan Bupati/Walikota di Aceh harus kita dukung demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan juga kami atas nama mahasiswa asal Aceh di Jakarta akan siap bermitra dalam gagasan dan program-program yang akan mendukung Aceh yang berkemajuan di masa yang akan datang”, tutupnya.
